MATARAM – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Provinsi NTB, Kamis (18/3/2021). Kunjungan ini untuk mendengar langsung permasalahan dan hambatan program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja di daerah ini.
Ketua tim kunjungan kerja Ansory Siregar mengatakan ada tiga provinsi yang menjadi konsen komisi IX. Yaitu Jawa Barat, Bengkulu, dan NTB. Secara spesifik ia menjelaskan pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB,” kata wakil ketua komisi IX DPR RI ini.
Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Kemudian ditambah lagi sebesar Rp 10 triliun, sehingga menjadi Rp 20 triliun. Sedangkan untuk BSU sebesar Rp 30 triliun.
“Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah Covid,” terangnya.
Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia melanjutkan, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitu pun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kementerian Tenaga Kerja memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.
“Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya,” tegas Ansory.
Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi menyampaikan, akibat pandemi Covid-19 selama setahun ini, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) di NTB yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.
Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
Mengenai kartu prakerja dan BSU, ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja. Diakibatkan minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.
“Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada pemerintah,” harap Sekda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Hj Wismaningsih menyampaikan, tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana. “Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan. (*/cr4)
Sumber : lombokpost.jawapos.com
