oleh

Ini Pendapat Doktor Muda Firzhal Arzhi Jiwantara Putra Asli Lotim terkait Viral Pembahasan Sekda Jadi Pjs Bupati pada Pilkada 2024 Dikhawatirkan Terjadi Komplik Kepentingan

MATARAM – Wacana yang dilemparkan Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Akmal Malik untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi pejabat sementara (Pjs) Bupati atau Walikota yang daerahnya akan mengikuti pilkada serentak 2024 mendatang mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, Salah satunya DR. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH. Yang merupakan Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Advokat LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta Wakil Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menanggapi Terkait dengan adanya wacanya Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi pejabat sementara (Pjs) Bupati atau Walikota yang saat ini lagi Viral dibicarakan oleh banyak Kalangan Elemen Akademisi, Aktivis, Praktisi Hukum, LSM dan Ormas di Indonesia maka agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan menuai pendapat yang majemuk Firzal panggilan Akrab Aktivis Hukum tersebut menyampaikan hal tersebut dapat dimaklumi dan disadari karena pada alam demokrasi ini pendapat warga masyarakat yaitu diberikan hak-hak untuk menyampaikan pendapatnya. (23/2021).

“ jadi memberikan pendapat atau komentar adalah merupakan suatu hal yang lumrah apalagi pada negara kita yang menganut sitem negara hukum.
Terkait dengan pengangkatan PJS Bupati untuk mengisi kekosongan aparatur pemerintahan yang rencananya akan menunjuk Sekda adalah syah-syah saja sepanjang aturan atau norma dasarnya mengatur demikian.” kata Firzhal (23/21)

Sambung Wakil Gubernur LIRA INDONESIA Provinsi NTB menyampaikan bahwa Persoalan dengan apa sebab didalam ketentuan yang berlaku tersebut Sekda diangkat sebagai PJS Bupati tentu harus dilihat ratio legis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bisa saja terkait dengan roda pemerintahan Sekda yang lebih dianggap memahami dan mungkin juga Sekda yang dianggap sesuai dengan bidangnya, sehingga semua tersebut bisa saja menjadi bahan pertimbangan atau spirit diaturnya hal tersebut didalam suatu ketentuan hukum yang berlaku.

“Bahwa adanya pendapat yang dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam masa pemerintahan jika Sekda sebagai PJS Bupati adalah merupakan pendapat yang perlu juga dihargai, namun kekhwatiran tersebut adalah agak berlebihan karena seharusnya kita berpositif thingking, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dan pungsi Sekda adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif perangkat Daerah, sehingga dengan tugasnya tersebut tentu pengangkatan Sekda sebagai PJS Bupati adalah sangat beralasan dan sudah pengalaman didalam bidangnya, akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut semuanya harus dihargai karena apapun pendapat perlu dikaji secara mendalam dan dilihat dari berbagai aspek yang berkenaan dengan fungsi dari PJS Bupati.” ungkap DR. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH. Di hadapan Awak Media.

BACA JUGA:  Tahun Baru Covid-19 Makin  Nambah di KSB, Pengawasan Diminta Lebih Ketat

Lanjut Doktor Muda yang merupakan Putra Adli Lombok Timur itu menjelaskan, Bahwa lagi pula tidak ada risiko yang besar (mengangkat Sekda) karena apa? kepala daerah yang pilkada (cek) tidak bisa mempengaruhi lagi karena sudah selesai (masa jabatannya). Menurut saya, penunjukan sekda sebagai penjabat sementara relevan dengan Pasal 204 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal tersebut mengatur apabila terjadi Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016. Bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.
Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama. Sekda itu adalah penjabat tinggi pratama. Itu lebih efisien. Sekda paham apa pekerjaannya dan tidak perlu pergerakan dari provinsi ke kabupaten/kota.

BACA JUGA:  Subsidi Kuota Internet Hadir Lagi

Advokat Hukum Low Office 108 Mataram tersebut mengakhiri penjelasannya, “Bahwa sebaliknya kalau perwira Polri dan TNI bukan pimpinan tinggi madya. Polri dan TNI punya Undang-Undang sendiri yang mengharuskan mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas jika menduduki jabatan di luar kepolisian dan TNI. Netralitas pejabat Polri dan TNI menjadi PJS BUPATI sementara juga dipertanyakan.” tutup DR. Firzal.(Rilis)

News Feed