Sumbawa Barat – Niat baik pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada petani memang layak diapresiasi.Namun niat baik tanpa pengawasan ketat hanya akan melahirkan masalah baru. Fakta di lapangan menunjukkan, bantuan pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat justru diduga kerap salah sasaran kelompok tani yang berhak menerima malah tersingkir.
Carut-marut proses pengadaan barang Kabupaten Sumbawa Barat kini tak bisa lagi dianggap isu sepele.
Setelah kasus combine harvester yang tengah ditangani Kejaksaan, publik kembali dikejutkan dengan potensi masalah pada pengadaan alat pertanian lain, salah satunya jonder atau traktor roda empat.
Hasil investigasi media mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan. Ada penerima bantuan yang sejak awal seharusnya berhak, namun justru dialihkan ke kelompok lain yang mengeluarkan uang demi mendapatkan alat yang sejatinya gratis.
Jika benar demikian, ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif melainkan indikasi kuat adanya praktik menyimpang dalam distribusi bantuan.
Forpenda Sumbawa Barat pun angkat suara. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak diam, berani membuka fakta jika menemukan kejanggalan.
Transparansi dan keberanian publik menjadi kunci agar proyek pertanian ke depan benar-benar tepat sasaran, bukan sarat kepentingan.
Kasus konkret ditemukan di Talonang. Sebut saja Kelompok Tani A, yang secara administrasi telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan. Namun secara sepihak, bantuan justru dialihkan ke Kelompok B.
Alasan pengalihan pun tak pernah dijelaskan secara terbuka. Di titik ini, muncul dugaan permainan oknum kepala desa, yang diperparah oleh lemahnya pengawasan dari Dinas Pertanian.
Pertanyaannya jelas dan tak bisa dihindari.Apakah bantuan pertanian masih benar-benar untuk petani, atau telah berubah menjadi arena permainan kepentingan?
Jika pengawasan tetap longgar dan pelanggaran dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya anggaran negara, tapi juga kepercayaan petani dan masa depan sektor pertanian Sumbawa Barat.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bergerak lebih tegas. Karena bantuan yang salah sasaran bukan sekadar kesalahan teknis ia adalah bentuk ketidakadilan yang nyata di hadapan rakyat.(*)
