oleh

Diduga Diintervensi Oknum PKH, Suplayer BPNT Saling Lapor

LOMBOK TIMUR – Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur saling lapor ke polisi. UD. Dinda terpaksa menempuh jalur hukum melaporkan UD. Bale Lauk ke Polres Lotim lantaran jatah BPNT diserobot dan diklaim secara sepihak.

Selama ini, UD Dinda telah terikat kerjasama untuk menyalurkan sebanyak 4200 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sakra Barat.
Selain suplayer UD Bale Lauk, UD. Dinda juga melaporkan 3 oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta agen tertentu.

Sekretaris UD. Dinda M. Husain membeberkan sejumlah nama yang dilaporkan. Tiga oknum pendamping PKH ikut campur dan mengintervensi para agen untuk menggunakan jasa suplayer lain, serta menolak barang yang dipasok.

BACA JUGA:  Dishub Lotim Ambil Alih Penanganan PJU

Di Sakra Barat, UD. Dinda telah menjalin kerjasama dengan semua agen dalam menyalurkan BPNT. Hingga kini tak ada pemutusan kontrak kerjasama bahkan masih tetap berlaku.
Kata Husain, keterlibatan oknum pendamping PKH diketahui setelah memperoleh penuturan dari sejumlah agen selaku pemasok.
Bahkan, Husain mengaku akan membeberkan bukti-bukti keterlibatan oknum itu.

“Kami sudah menyiapkan sebanyak 2,4 ton daging ayam untuk disalurkan ke masing – masing agen. Ini kerugian bagi kami pasokan daging dibatalkan karena lebih dulu diambil oleh UD. Bale Lauk,” jelasnya.

Tentunya, kerugian tidak hanya bersifat materil melainkan immaterial. Jika dikalkulasikan, maka kerugian UD. Dinda mencapai puluhan juta rupiah.
Untuk mengklarifikasi adanya perampasan jatah UD. Dinda, suplayer UD. Bale Lauk berkelit.

BACA JUGA:  Lotim Gagal Dapatkan Dana Hibah dari Kemenparekraf RI

Menurut penuturan, UD. Bale Lauk telah direkomendasikan oleh salah satu asosiasi yang tidak jelas. Bahkan, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy, menolak keberadaan asosiasi tersebut dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Lombok Timur, Saparuddin secara tegas menyebutkan bahwa dugaan keterlibatan oknum PKH yang mengintervensi BPNT di Sakra Barat sangat bertentangan dengan tugasnya.
Ia berjanji akan menginvestigasi adanya keterlibatan oknum-oknum tersebut.

Sesuai kewenangannya, Saparuddin mengaku tidak mau ikut campur dikalangan antar suplayer.
Dalam aturan, pendamping PKH ini memang tidak dibolehkan ikut campur berkaitan BPNT, karena memang itu ranahnya TKSK.
Jika ada oknum PKH yang terlibat akan diberikan teguran sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
“Nanti kita cek dilapangan tentang keterlibatan semua pihak,” katanya.

BACA JUGA:  Mataram Siap Gelar DBL Musim 2021

Demikian pula yang diungkapkan Kuasa Hukum UD. Dinda, Daur Kasalsul mengaku jika laporannya telah diproses penyidik polisi.
Dasar laporan terkait perampasan hak dan pengklaiman sepihak oleh UD Bale Lauk.
“Jatah BPNT untuk PKM sudah jelas kontrak kerjasamanya. Tapi malah diklaim oleh suplayer lain. Celakanya, agen-agen ini malah Manut dengan oknum PKH tersebut,” ujarnya.

Apabila menilik dari tupoksinya, BPNT sepenuhnya menjadi tugas TKSK. Bukan pendamping PKH.
Karenanya, perbuatan oknum PKH sudah menyalahi aturan. (wr-dy)

Komentar

News Feed