oleh

Rekrutmen Marshal MotoGP, Kades Kuta Berang

FOTO DIKI WAHYUDI RADAR MANDALIKA
PENGASPALAN: Sejumlah pekerja dan alat berat terlihat di tengah lokasi pembangunan proyek lintas sirkuit MotoGP.

PRAYA-Polemik proses rekrutmen calon petugas marshal MotoGP di sirkuit Mandalika bakal berbuntut panjang. Setelah Kades Rembitan L Minaksa angkat bicara. Kini giliran Kades Kuta, L Mirate berang. Kades Kuta justru menyerang dalam statement kepada pihak Pemkab Lombok Tengah dan pihak PT.ITDC.

“Bagaimana pemerintah kabupaten ini, mereka menganggap Kuta ini apa,” kata Lalu Mirate dengan nada marah di hadapan Radar Mandalika, Kamis kemarin.

Kades Kuta juga menegaskan bahwa seharusnya setiap pemdes di lingkar KEK Mandalika lebih awal menerima informasi terkait rekrutmen pekerjaan apapun di sana.

Baca Juga  Lagi,Jebakan Aliran Listrik di Lahan Jagung Warga Dompu Memakan Korban

“Setiap bulan ada pertemuan dengn ITDC namun tidak pernah ada pemberitahuan,” ungkapnya.

Kades juga menjelaskan, warga siap memasang badan jika persoalan ini tidak mendapatkan titik temu. Sebab sebagai desa lingkar KEK semestinya diberikan peluang yang besar agar serapan tenaga kerja setempat maksimal.

“Jangan harap mulus kegiatannya kalau seperti ini,” ancamnya.

Baca Juga  Atalanta Ke Empat Besar Kembali Liga Italia Seusai Gasak Spezia Di Laga Pekan Ke-27 Stadion Gewiss

Pemdes saat ini masih berupaya meredam situasi warga di bawah yang mempersoalan rekrutmen tersebut. Kades berharap agar segera dicarikan jalan keluar, sehingga tidak terjadi masalah di bawah.

Ditambahkan Ketua forum kepala desa (FKD) Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin, ia menjelaskan semestinya pihak yang terkait dalam rekrutmen tersebut melaksanakannya denga transparan, dan setidaknya menunjukkan keterwakilan setiap desa yang ada.
“Ini semata-mata untuk pemerataan lapangan kerja,” katanya.
Kades berharap agar pemerintah segera memfasilitasi masalah ini agar tidak terjadi terjadi gejolak yang ada di masyarakat. Komunikasi antar pihak juga sebutnya harus lebih baik lagi agar miskomunikasi antar pemerintah kabupaten dan desa tidak terjadi lagi.

Baca Juga  Sahabat Polisi : Polri Semakin Kuat, Oknum Polisi Di Pecat Dari Anggota Kepolisian karena Perkosa ABG di Kantor Polsek

“Kita minta Bupati untuk mempasilitasi pihak yang terlibat dalam rekrutmen dengan rekan- rekan kepala desa,” harapnya.(ndi)

 

News Feed