JAKARTA – Pemerintah akan merekrut 1,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Khusus untuk guru, total akan direkrut 1 juta orang PPPK. Sementara untuk 300 ribu sisanya merupakan pegawai negeri sipil dan PPPK di luar guru. Dari 300 ribu orang tersebut, sebanyak 189 ribu akan merupakan pegawai daerah dan 83 ribu merupakan pegawai pusat.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan pengarahan di rapat koordinasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021, Kamis (4/3/2021). Tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi ke depan semakin tinggi. Ma’ruf mengingatkan supaya ada perbaikan kualitas dan integritas ASN yang dijaring.
Ma’ruf Amin menyampaikan tahun ini rekrutmen ASN cukup besar. Jumlahnya mencapai 1,3 juta orang. ’’Pertama, kita akan merekrut satu juga guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK, Red),’’ katanya. Rekrutmen guru dalam jumlah besar itu merupakan upaya penyelesaian persoalan kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu pemerintah tahun ini juga merekrut sebanya 300 ribu ASN formasi lainnya. Kuota sebanyak 300 ribu ini terbagi untuk PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS). Dengan kabar ini, maka tidak benar bahwa 2021 tidak ada rekurmen PNS baru. Tetapi Ma’ruf tidak merinci dari kuota 300 ribu itu berapa yang PPPK dan untuk PNS.
Meskipun jumlah ASN yang direkrut tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, Ma’ruf mengatakan tetap melalui pendekatan kebutuhan instansi. Selain itu juga mempertimbangkan alokasi sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Khususnya untuk mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah.
’’Di sampaing itu juga untuk memenuhi kebutuhan penggantian ASN yang sudah pensiun,’’ katanya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa saat ini pemerintah masih menyusun jadwal penerimaan calon ASN. Penyusunan ini tengah dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut dia, proses pengadaan ASN dan Guru PPPK tahun 2021 berbeda dengan sebelumnya. Karena total jumlah ASN yang dibutuhkan sekitar 1,3 juta pegawai. ”Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama sejumlah pihak. ”Kami buat bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ungkapnya. (*/cr4)
Sumber : lombokpost.jawapos.com
