LOMBOK TIMUR – Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Lombok Timur sebesar Rp.2.7 Triliun lebih. Namun ternyata mengalami defisit sebesar Rp. 222 Miliar lebih.
Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, SPd menyatakan, defisit anggaran APBD Lotim tersebut ditutupi oleh rencana utang sekitar Rp. 222 miliar lebih oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang polanya dibuat oleh pemerintah pusat sendiri.
Pembayaran utang itu akan dilakukan pemotongan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pempus.
“Skema itu memang pola yang dilakukan oleh Pempus. Tapi yang terpenting dengan postur APBD 2021, bisa mendorong ekonomi daerah menjadi lebih baik,” jelas Ketua DPRD Lotim Murnan kepada wartawan disela-sela rapat paripurna DPRD Lotim baru lalu.
Pemkab Lombok Timur tambah Murnan, menitikberatkan program APBD 2021 pada sektor lapangan pekerjaan dan menjadi barometer dalam rangka menstimulus ekonomi daerah.
Dengan program tersebut, out put lebih dirasakan masyarakat yang bisa memanfaatkan secara langsung atau tidak langsun
“Secara teori, belanja pemerintah baik belanja langsung atau tidak langsung tetap berdampak secara ekonomi, karena langsung diterima oleh pihak terkait. Hanya saja kualitas belanja yang perlu ditekankan,” pinta Murnan yang juga Ketua DPD PKS Lotim itu.
Meski diakuinya, belanja daerah akan terporsir untuk kegiatan belanja daerah, tapi itu bersifat pola operasional. Jadi, tidak ada lagi panitia ditingkat daerah dan sub-sub yang membuat belanja daerah menjadi membengkak.
Karenanya, diharapkan agar lebih efisien dalam hal pembelanjaan.
“Untuk sekarang ini, metode itu sekarang ini dipisah. Dengan pola yang baru saat ini lebih ditekankan menggunkan sistem non tunai yang dilakukan pemerintah daerah secara keseluruhan ditahun 2021,” ujarnya.
Pola tersebut misalnya dengan bekerja sama dengan pihak bank untuk proses transaksi seperti menggunakan kartu atau melalui transfer. Ini dilakukan agar pendapatan bisa lebih maksimal.
Selain itu, fokus program APBD Lotim lainnya, seperti stimulus ekonomi, jatah hidup (jadup) atau dana sosial yang menjamin masyarakat terkena gempa beberapa waktu lalu. Dan, dana bantuan kelompok usaha bersama. Termasuk pinjaman dana Rp. 5 miliar untuk kegiatan kelompok usaha dan bantuan lainnya melalui stake holder.
Tujuannya, untuk menstimulus ekonomi daerah sesuai program pempus dan daerah. Sehingga out put yang dihasilkan lebih berdampak yang diterima masyarakat. (wr-dy)
