TANJUNG-Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak dianggarkan tahun ini. Hal ini mengingat perkembangan kasus Covid-19 di KLU semakin turun signifikan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU ( Dinsos P3A) KLU Faisol menuturkan, JPS dihajatkan untuk warga yang terdampak pandemi. Program itu tak lagi masuk program dinas dikarenakan sejumlah alasan.
”Tren kasus di KLU sudah menurun,” argumennya, (21/2).
Selain tren kasus, aktivitas masyarakat sudah mulai membaik. Pada 2020 lalu, ada pembatasan sosial akibat penyebaran pandemi yang cepat. Sehingga perlu dilakukan penanganan kebutuhan warga melalui JPS. Namun saat ini aktivitas warga diklaim sudah mulai menerapkan sistem new normal.
Pada saat pembatasan sosial sebelumnya, pihaknya mengintervensi melalui JPS. Paket JPS tersebut berisikan sejumlah bantuan sembako yang disalurkan tiga kali. Sasarannya yakni warga non ASN yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan lain dari pemerintah.
”Kita tidak tahu nanti apakah ada perubahan kebijakan, sehingga dapat dianggarkan kembali JPS kedepan,” ucap mantan camat Pemenang itu.
Selain faktor diatas, program JPS tidak dianggarkan juga karena keterbatasan anggaran. Refocusing pada Dana Alokasi Umum (DAU) kembali terjadi sebesar empat persen tahun ini. Meski begitu, pihaknya berharap anggaran yang di-refocusing tersebut bisa dikembalikan kembali ke daerah.
”Jadi nanti bisa dialokasikan pada kebutuhan yang dinilai mendesak,” jelas Faisol.
”Biasanya anggaran refocusing akan kembali ke daerah, peruntukannya nanti akan dievaluasi dan bisa jadi nanti kepada program JPS,” imbuh dia.
Selain JPS, program rutin setiap tahun berupa Standar Pelayanan Minimum (SPM) saat ini juga mengalami penurunan kuota. Untuk bantuan lansia, ada 3.000 kuota pada 2020 lalu. Jumlah ini berkurang menjadi 1.500 di tahun ini.
Sedangkan SPM untuk disabilitas dan anak terlantar berkurang 30 persen.
”Keterbatasan ini karena beberapa persoalan yang memicu. Salah satunya PAD kita yang mengalami penurunan drastis,” pungkas dia.
Seorang warga Tanjung, Lalu Supariadi menyayangkan tidak dianggarkan JPS tahun ini. Sebab meski aktivitas diklaim pemerintah mulai normal, namun tidak bagi perekonomian warga. Kehadiran JPS KLU berupa sembako dinilai sangat membantu.
”Semoga saja nanti JPS ini dianggarkan lagi,” katanya menyimpan harap. (*/cr4)
Sumber : lombokpost.jawapos.com
