LOMBOK TIMUR – Sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur mengalami kekeringan.
Jumlah tersebut meluas dibanding tahun 2019 lalu yang hanya berjumlah 13 wilayah. Sehingga, Pemda mengeluarkan status dari waspada menjadi tanggap darurat kekeringan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Iwan Setiawan, kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur merupakan siklus tahunan.
Dari 15 kecamatan tersebut, ada 4 kecamatan dengan kondisi kekeringan yang dinilai parah. Diantaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sambelia dan Suela.
Diketahui, dari 15 kecamatan zona rawan kekeringan ini 82 desa masuk dalam kategori terdampak. Dan sekitar 200 ribu jiwa yang merasakan dampak kekeringan tersebut.
“Sudah menjadi siklus tahunan daerah-daerah yang terdampak kekeringan karena adanya pemanasan global. Dan itu dirasakan di seluruh wilayah Indonesia yang beriklim tropis,” jelas Iwan Setiawan, Kamis (15/10).
Sesuai perintah bupati Lombok Timur, mulai tanggal 14 September -31 Desember 2020, Lombok Timur telah ditingkatkan statusnya dari level waspada menjadi tanggap darurat kekeringan air bersih.
Indikator kekeringan disebabkan ada beberapa faktor diantaranya, debit mata air yang berkurang di wilayah tersebut. Disamping letak geografis wilayahnya.
“Gempa bumi beberapa waktu lalu menyebabkan sumber mata air di Mencrit hilang hingga 40 persen. Bahkan, beberapa sumber mata air lainnya tertutup dan tak bisa dimanfaatkan lagi,” tutur Iwan.
Dari 21 kecamatan di Lotim, hanya 6 kecamatan yang belum terdampak. Diantaranya, Kecamatan Pringgasela, Wanasaba, Masbagik, Sukamulia, Selong dan Labuhan Haji.
Demikian pula sumber mata air di Aik Prape di Kecamatan Aikmel yang sudah mengalami kekeringan. Kondisi di wilayah tersebut sangat membutuhkan air baku untuk kebutuhan masyarakat setempat.
Demikian pula di Lemor sebagai daerah yang memiliki kelebihan air. Tetapi, nyatanya juga mengalami kekeringan parah. Sehingga, suplai air dari BPBD Lotim dibutuhkan untuk menanggulangi Krisi air bersih.
Iwan mengutip sumber dari BMKG bahwa puncak musim kemarau berada di akhir bulan September dan Oktober. Sehingga, BPBD Lotim mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terutama wilayah langganan kekeringan.
Hal itu terbukti dalam beberapa minggu terakhir, dampak kekeringan sudah mulai meluas di sejumlah wilayah terutama di wilayah bagian Selatan dan di bagian utara Lombok Timur.
“Untuk meng-cover wilayah selatan akan kebutuhan air bersih, solusinya dengan membangun jaringan pipa. Tentunya dengan membangun infrastruktur itu tidak mudah dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk membenahinya,” tandas Iwan.
Tetapi untuk saat ini dalam menanggulangi bencana kekeringan, menyuplai air bersih ke wilayah terdampak adalah hal yang paling realistis.
Jaringan pipa untuk kebutuhan air minum, cuci dan Kakus (MCK) ditangani oleh PDAM Lotim.
Upaya ini terus dikoordinasikan dengan perusahaan milik daerah tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan air, BPBD Lotim sudah menempatkan sejumlah tangki truk masing-masing dua unit.
Namun daerah yang paling parah hanya satu yakni Kecamatan Jerowaru. Sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus untuk semua titik.
“Idealnya Lotim setidaknya memiliki 60 armada tangki air untuk meng-cover kebutuhan air bersih untuk Lotim yang terkena dampak kekeringan,” demikian Iwan memaparkan. (wr-dy)
