oleh

Kemensos RI : BUMDes Dapat Menjadi Suplier BPNT

 

LOMBOK TIMUR – Kementerian Sosial RI memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tetapi, harus dengan catatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah II Kementerian Sosial RI, I Wayan Wirawan, mengungkapkan, Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur BUMDes sebagai bagian dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam Pedoman Umum (Pedum) diatur bahwa BUMDes boleh menjadi suplier dengan catatan ada ketentuan yang berlaku.

“Desa setempat yang lebih mengetahui situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya sendiri. Bukan orang luar. Itulah nuansanya kenapa BUMDes dikatakan dapat mengelola BPNT,” tegas Wayan Wirawan dalam sosialisasi Bantuan Pangan Sosial di aula kantor Bupati Lombok Timur, Senin (14/12).

BACA JUGA:  Menikmati Sensasi Kopi 'Siong Kete' ala Desa Wisata Kembang Kuning

Dihadiri Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy, Sekda Lotim Drs. HM. Juaini Taofik dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) SE Lombok Timur, Wayan Wirawan menyatakan bahwa BUMDes punya peran untuk mengelola Bantuan sosial, salah satunya seperti BPNT.

Kewenangan Pemda melalui Dinas Sosial setempat menggunakan BUMDes sebagai suplier sudah diatur dalam Pedum. Mustahil Kementerian Sosial harus menelisik satu persatu siapa yang berhak untuk menjadi suplier. Sehingga Pemda selaku perpanjangan tangan pempus yang akan mengatur segalanya.

BACA JUGA:  'Si Jago' Merah Hanguskan Hotel 'Heaven on The Planet' Jerowaru

Meski diakui, pasti akan menimbulkan gejolak. Tapi, bantuan sosial itu dihajatkan untuk masyarakat miskin. Terpenting, tidak memanfaatkan bantuan itu untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, MAp, kembali menegaskan bahwa asas kemerdekaan BPNT tersebut ada pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), e-warong, suplier termasuk BUMDes.

“Sudah clear-khan. Penjelasan pak direktur tadi bahwa BUMDes dapat menjadi suplier BPNT. Kemensos RI terinspirasi atas keberhasilan Desa Kembang Kuning dalam mengelola BUMDes untuk penyaluran BPNT,” jelas Juaini Taofik kepada media.

BUMDes boleh mengelola BPNT dengan catatan. Hanya saja tergantung BUMDes tersebut apakah sudah siap.
Bantuan stimulan Pemda kepada 20 BUMDes untuk sebagai pilot project.
Pemda mendorong BUMDes untuk lebih mandiri.
Kenapa tidak 239 desa di Lotim diberikan dana stimulan. Juaini Taofik memiliki alasan tertentu. Ke-20 BUMDes di Lotim itu karena dianggap sudah siap dan telah memiliki kriteria sebagai penyalur BPNT. Dan, sifatnya masih kondisional karena faktor keterbatasan anggaran.

BACA JUGA:  Bansos Tidak Tepat Sasaran dan Data Ganda Akibat Kesalahan Ditingkat Bawah

“239 desa boleh dapat asal memenuhi 6 T. Karena BUMDes ada dalam UU No. 6 tahun 2014, wajar Pemda mendorong BUMDes untuk kemandirian desa. Salah satu cara untuk mendorong kemandirian desa itu yakni dengan memberikan ruang kepada Bumdes menjadi suplier,” akunya. (wr-dy)

News Feed