oleh

PT GTI “Selamat”, Pemprov Berdalih Pulihkan Investasi

HUMAS PEMPROV FOR RADAR MANDALIKA
SIKAP: Dari tengah Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi dan Kajati NTB, Tomo Sitepu saat memberikan keterangan pers ke media, Kamis siang.

MATARAM – Sikap tegas pemprov NTB mendadak berubah. Hal ini dibuktikan dari sikap dimbil pemprov terkait kontrak kerjasama pengelolaan aset Pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara bersama PT Gili Trawangan Indah (PT GTI). Sebelumnya, Pemprov akan mengambil langkah pemutusan kontrak dan akhirnya memilih Addendum atau perubahan isi kontrak. Ada apa?

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah kepada media mengatakan, penyelesaian dengan Adendum dalam kontrak atau surat perjanjian dengan PT GTI berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

“Pemerintah provinsi memilih penyelesaian ini dengan pertimbangan matang bersama Kejaksaan Tinggi,” tegas gubernur, Kamis siang.
Bang Zul menjelaskan, beberapa pilihan lain seperti pemutusan kontrak dan berperkara di pengadilan telah menjadi pertimbangan. Opsi ini dipilih dengan tiga hal pokok yakni tidak merugikan pemerintah daerah sebagai pemilik aset, tetap menghargai perjanjian kerjasama dengan investor serta tidak merugikan masyarakat yang telah menempati sebagian lahan PT GTI.

BACA JUGA:  Dekati Warga Binaan, Bhabinkamtibmas Songkar Beri Pelayanan Kesehatan Gratis

Zul mengatakan, adendum itu merupakan keinginan Pemprov yang ingin memuliakan investasi. Terkait kontrak kerja sama dengan PT GTI itu masih memiliki hak pengelolaan hingga tahun 2026 dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

“Kita tetap mempertimbangkan investasi dan kontrak kerjasama yang telah dibuat bersama PT GTI agar iklim investasi tidak terganggu,” sebut gubernur.

BACA JUGA:  “Fakta Berkat Program Kampung Sehat,Bisnis Misnarti Meningkat Secara Signifikan”

Sekda NTB, Lalu Gita Aryadi memastikan minggu depan akan ada penandatanganan pokok-pokok kesepakatan dengan PT GTI dan terus berproses sampai dengan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

“Semua sedang berproses sekarang dan sebelum Agustus sudah final,” kata Sekda.

Poin penting adalah bahwa selama ini PT GTI tidak mengelola aset lahan di Gili Trawangan. Oleh karena itu, opsi Addendum ini juga akan mengatur ulang kesepakatan baru dari kontrak yang telah ada dengan aturan hukum yang berlaku kekinian.

Kesepakatan baru (Addendum) pemprov bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan PT GTI salah satunya besaran kontribusi yang selama ini disetorkan ke pemerintah daerah sebesar 22, 5 juta pertahun sejak penandatanganan kontrak pada 1995 silam. Hal ini dinilai tak sesuai lagi dengan Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

BACA JUGA:  Polres Bima Laksanakan Doa Bersama, Dalam Ciptakan Situasi Yang Kondusif Saat Pelaksanaan Pilkada Serentak

“Kalau Permendagri 3/1986 yang dipakai dulu tidak menggunakan rumus menentukan besaran kontribusi. Itu termasuk yang akan disepakati ulang dengan PT GTI,” terang Kajati NTB, Tomo Sitepu.
Tomo menambahkan, belum ada temuan kerugian negara dari pengelolaan aset oleh PT GTI seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut.
Adapun beberapa klausul kesepakatan lainnya masih terus dikaji termasuk beberapa usaha warga yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT. GTI. (jho/rif)

 

News Feed